SISTEM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PENENTUAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 DI SEKOLAH MENEGAH PERTAMA NEGERI 10 BINJAI

Abstrak

Penelitian mengenai sistem pengelolaan administrasi perpajakan dan penentuan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 di SMP Negeri 10 Binjai ini, bertujuan untuk mengetahui bahwa pengelolaan sistem administrasi perpajakan di sekolah-sekolah negeri yang ada di kota binjai, khususnya di SMP Negeri 10 Medan telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, serta mengetahui cara perhitungan PPh21 yang dilakukan oleh pihak sekolah SMP Negeri 10 Binjai kepada pemerintah. Adapun metode yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Untuk sumber data yang dikumpulkan ada dua yaitu data primer (data administrasi dan perhitungan pajak PPh21, data jumlah pegawai) dan data skunder (profil sekolah dan struktur organisasi). Hasil dari penelitian diketahui bahawa sistem pengelolaan administrasi perpajakan di SMP Negeri 10 berjalan dengan baik dan benar hal ini diketahui dengan dari kesesuaian dalam perhitungan pajak PPh21, kesesuaian prosedur dalam pembayaran pajak yang dilakukan di kantor pos terdekat sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan ketepatan waktu dalam melaporkan SPT PPh21 sebelum tanggal 12 bulan berikutnya  yang dilakukan oleh Bagian Administrasi dan Keuangan ke KPP Binjai. Sedangkan untuk perhitungan PPh21 dimulai dari menjumlahkan penghasilan bruto seorang pegawai dan menentukan pengurangan yang diperbolehkan. Penghasilan bruto tersebut dikurangi dengan seluruh pengurangan, yang selanjutnya diperoleh berupa Penghasilan Netto dalam setahun. Penghasilan Netto setahun tersebut kemudian dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku, selisihnya merupakan Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak tersebut dikalikan dengan tarif pajak yang disebut dengan hutang pajak penghasilan. Setelah pajak terutang tersebut diketahui baru dihitung PPh 21 perbulan dengan cara PPh terutang setahun dibagi dengan 12 bulan.